TINGGINYA ANGKA GOLPUT LEBIH MENAKUTKAN DIBANDINGKAN POLITIK UANG

Bangsa Indonesia pasti berharap PILPRES 09 Juli 2014 mampu menjadi awal demokrasi yang bersih. Untuk menciptakan harapan besar itu, dibutuhkan kerjasama secara agregat di antara bangsa Indonesia. Diperlukannya jiwa nasionalisme yang tinggi untuk mau peduli akan eksistensi dan keberlangsungan proses politik yang ada.
Namun, hal ini bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia dewasa ini. Jiwa nasionalisme yang mulai luntur dan sikap tidak acuh terus ditunjukkan baik oleh para politikus maupun sebagian besar rakyat Indonesia. Diantaranya adalah semakin maraknya sistem politik uang dan tingginya angka golput.
Sistem politik uang adalah serangkaian usaha ilegal yang dilakukan oleh para politikus dalam meraup suara dengan menggunakan kekayaan yang mereka miliki. Misalnya, dengan memberikan uang ataupun segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Sebagai balas jasanya, mereka yang berperan sebagai reseptor uang tersebut didorong untuk memberikan suara mereka. Metode ini sering ditujukan kepada warga yang berpenghasilan rendah maupun menengah.
Sistem politik uang tersebut tentu menodai demokrasi Indonesia dan akan menghasilkan produk-produk demokrasi yang cacat saat memerintah. Hal ini jelas terlihat dari banyaknya birokrat-birokrat yang terjerat kasus korupsi.
Disamping budaya politik uang, harapan tercapainya demokrasi yang utuh pun semakin jauh akibat terus meningkatnya angka golput. Banyak alasan yang dilontarkan masyarakat untuk golput. Mereka mengatakan tidak ada pribadi yang pantas untuk memimpin, siapapun pemimpinnya pasti tidak akan ada perubahan dan akan tetap korupsi.
Dibandingkan dengan politik uang, angka golput yang semakin tinggi adalah momok yang lebih menakutkan. Hal ini terlihat dari semakin tidak acuhnya masyarakat terhadap pemimpin mereka kelak. Menurut Pusat Studi dan Kawasan UGM persentase golput tahun 2004 sebesar 23,34% meningkat menjadi 39,1% tahun 2009. Bahkan, Lembaga Survei Indonesia memprediksi persentase golput akan terus bertambah dan menembus angka 50%.
Di sisi lain, politik uang dinilai tidak lagi begitu efektif mempengaruhi pilihan rakyat. Karena rakyat semakin cerdas memanfaatkan peluang ekonomi mereka. Mereka menganggap pemilu adalah ajang mendapatkan uang dengan cuma-cuma. Mereka menerima uang dari siapa saja tetapi belum tentu memilih, apalagi memilih yang memberikan uang.
Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat sejatinya demokrasi. Diantaranya, dengan menurunkan tingkat korupsi dan melahirkan wakil rakyat yang berkualitas dan pro rakyat.inilah PR bersama bagi rakyat dan pemerintah, bagaimana mengsukseskan Pemilu Presiden 2014 nanti.
Disisi lain, KPU dapat menjadi media penyedia alat peraga kampanye. Dimana KPU dengan menggunakan dana kampanye masing-masing partai politik yang menyediakan alat peraga kampanye. KPU juga harus memantau terus pemasangan alat peraga kampanye di area yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah alat peraga yang telah ditetapkan dan disediakan melalui pemanfaatan fungsi dari Bawaslu.
Dengan wewenang tersebut, KPU dapat memelihara kesehatan dan estetika lingkungan, menciptakan transparansi kampanye, dan bahkan menekan biaya kampanye. Peraturan yang ketat dan UU yang pasti diharapakan mampu menciptakan demokrasi yang utuh dan bersih, sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, professional, dan amanah. Hal ini tentu akan menigkatkan kepercayaan masyarakat untuk tidak lagi golput di pemilu berikutnya.